DEMI INVESTASI WARGA REMPANG DI REPRESI

Represi aparat di pulau Rempang contoh konsekuensi buruk “Pembangunisme”di era Jokowi.mengabaikan hak asasi demi investasi.

Kekerasan yang terjadi di pulau rempang,Batam,menambah Panjang catatan merah kepolisian yang kerap menggunakan cara represif dalam menghadapi masyarakat penolakan proyek pemerintah.Penggunaan kekerasan secara berulang telah menjadi penanda buruk model pembangunan di era Jokowi dodo.

 Bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa terjadi pada kamis,7 september ,2023,hari itu sejumlah warga penolak Proyek rempang eco city berdemontrasi .

Akibat bentrokan yang terjadi antara warga setempat dan aparat gabungan dari TNI,Polri,dan direktorat Pengamanan Aset Bp Batam.

Warga menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang eco city,lokasi pabrik produsen kaca China ,Xinyi Glass Holdings Ltd.

Pemerintah mengharuskan mereka pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan sambil memberikan lahan baru dan rumah.

Pemerintah pun mengklaim mayoritas warga tidak memiliki sertifikat atau surat bukti yang menunjukkan penguasaan lahan di pulau Rempang.

Selain itu ,bentrokan juga pemerintah anggap melibatkan orang-orang di luar masyarakat Rempang yang tak terdampak relokasi.

Namun warga setempat tetap menolak adanya relokasi,karena nilai historis masyarakat Melayu yang telah mendiami pulau itu bahkan sebelum Indonesia merdeka.

‘’Mentri Koordinator Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan Mahmud MD menyatakan,kejadian di Rempang yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh keputusan pemerintah pusat,dalam hal ini kementrian lingkungan hidup dan kehutanan ,yang mengubah status fungsional tanah .Ketidakpastian peraturan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah”tambahnya.

  Menurut analisis kami pemerintah berdalih bahwa proyek ini akan menjadi proyek stategis nasional ,namun pertanyaan nya adalah ,apakah kesejahteraan ekonomi harus harus datang dengan pengorbanan rakyat ?dalam kasus ini nampaknya pemerintah lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kesejahteraan dan hak hak rakyat.